2017-08-08 08:54:01 - oleh : Admin Web
MANOKWARI, Cahayapapua.com— Serapan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari memasuki Agustus 2017 baru mencapai 26 persen (%). Padahal pelaksanaan anggaran tahun berjalan telah menyisakan waktu lima bulan.
Terkait dengan hal ini, Jumat (4/8), Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan dan Wakil Bupati Edi Budoyo mengumpulkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Bupati Manokwari Sowi Gunung.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Ensemi S. Mosso dalam laporannya pada pertemuan tersebut menyatakan, penyerapan anggaran Pemda Manokwari yang terpantau Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) baru sekitar 26 persen.
Namun hal berbeda disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Manokwari Suleman Sesa. Dia mengklaim serapan anggaran telah mencapai 50 persen, namun karena belum adanya surat pertanggungjawaban sehingga tidak tercatat sepenuhnya melalui Simda.
“Ada SP2D yang belum di SPj kan mencapai Rp22 miliar lebih. Kalau dari pantauan Inspektorat selama 6 bulan ini diprediksi sudah 50 persen. Hal ini karena belum semua OPD belum mengunduh data di Simda,” kata Suleman Sesa dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu Bupati Demas menegaskan minimnya penyerapan anggaran merupakan tolak ukur kemampuan OPD dalam pengelolaan anggaran. Ia menegaskan hal ini akan menjadi acuan dalam penganggaran tahun berikutnya.
“Buat apa kita kasih anggaran besar jika OPD tidak mampu melaksanakan program sesuai dengan jadwal yang ada,” tegas Bupati di hadapan para “kabinetnya”.
Bupati juga menegaskan pada tahun ini Pemda Manokwari berkomitmen tidak lagi mengambil pinjaman. Ini sebagai upaya agar pada tahun 2018 penganggaran daerah bisa normal sehingga pembangunan bisa dioptimalkan.
“Apapun resikonya kami tidak mau lagi ada pinjaman di bank tahun ini. Jika memang ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan maka anggarannya segera dialihkan, agar tahun depan keuangan berjalan dengan normal,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Wakil Bupati Edi Budoyo mengingatkan bahwa penyerapan anggaran yang belum signifikan akan menjadi sorotan dan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manokwari.
“Penyerapan yang rendah menganggu pertumbuhan ekonomi karena uang daerah tidak keluar,” tambah Budoyo.
Edi Budoyo mengatakan dalam pengamatannya hanya perjalanan dinas saja yang penyerapannya paling tinggi hingga pertengahan tahun ini. (mar)